berita kacanginka.CO.ID – JAKARTA
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait yang juga dikenal sebagai Ara menyatakan bahwa timnya sudah memberikan peta jalannya kepada publik.
roadmap
Program 3 Juta Rumah yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Ara mengatakan,
roadmap
Tiga juta unit perumahan itu sudah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak permulaan tahun 2025. Namun, Ara tidak menyinggung mengenai isi dari poin-poin tertentu tersebut.
roadmap
tersebut.
“Sudah lama aku mengantarkan dokumen tersebut kepada DPR sejak awal tahun ini. Bisa tidak Anda menanyakan pada DPR apakah mereka telah menerima surat itu atau belum? Silakan tanya, karena kita memiliki kerjasama yang baik dengan DPR,” katanya ketika ditanya setelah mengikuti acara Pertemuan Bersama Para Pihak dan Ecosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4).
Ara menyatakan bahwa mereka menghargai DPR untuk menjelaskannya pada sesi sidang selanjutnya. Dia juga mencatat bahwasanya Ketua Komisi V DPR sudah memberikan arahan terkait hal itu.
roadmap
dijelaskan sesuai dengan waktunya yang pas.
“Kami mengakui bahwa ada momen yang tepat bagi Bpk. Ketua Komisi V DPR untuk menyampaikan penjelasan tersebut. Kami pun telah siap untuk memberikan klarifikasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengatakan bahwa rute strategis atau peta jalanaliasصندitempty
صند
roadmap
Program 3 juta rumah akan disajikan kepada DPR. Oleh karena itu, mereka sedang menantwaitu undangan dari Komisi V DPR RI untuk membicarakan masalah ini lebih lanjut.
“Nanti akan kami sampaikan di DPR. Waktunya bergantung pada undangan dari DPR, jadi kami menunggu,” ujar Fahri beberapa saat yang lalu.
Fahri mengungkapkan,
roadmap
Program 3 juta rumah akan berubah menjadi dokumen publik karena ini adalah salah satu komitmen politik Presiden Prabowo pada masa Kampanye sebelumnya.
Ia menyebutkan bahwa tahun ini mereka akan melanjutkan program-program lama yang berhasil dan sudah mendapat persetujuan dalam Anggaran Pendanaan Belanja Negara. Namun demikian, penilaian atas program sebelumnya tetap berlangsung untuk memastikan dampak pengembangan perumahan massal dapat dirasakan oleh kalangan menengah ke bawah.
“Masalah utamanya ada di bagian bawah sana, tempat yang belum tersambung dengan sistem pendanaan. Karena itu, mereka enggan untuk berpartisipasi dalam program perumahan. Saat ini kami lebih menekankan upaya pada segmen tersebut,” jelasnya.